Budaya Kekuasaan Sunda; Analisis Historis

Oleh A. SOBARNA HARDJASAPUTRA

KEKUASAAN termasuk aspek politik yang banyak dibahas dan dipermasalahkan oleh para ahli dengan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, konsep kekuasaan pun bermacam-macam. Namun demikian, dalam konsep kekuasaan yang bermacam-macam itu terlihat adanya dasar pendapat yang sama, yaitu bahwa kekuasaan adalah kemampuan satu pihak (subjek kekuasaan) untuk mempengaruhi pihak lain (objek kekuasaan), sehingga pihak lain bertindak sesuai dengan kehendak dan tujuan subjek kekuasaan (pemegang kekuasaan).

Pemegang kekuasaan bukan orang sembarangan, melainkan orang yang memiliki jabatan tertentu dalam pemerintah atau kedudukan tinggi dalam struktrus maasyarakat. Orang dimaksud biasanya disebut pemimpin. Hal itu berarti budaya kekuasaan adalah tindakan pemimpin yang dilakukan dalam menjalankan kepemimpinannya. Dengan kata lain, budaya kekuasaan mengacu pada sikap dan tindakan pemimpin atas dasar kedudukannya.

Sejarah menunjukkan bahwa budaya kekuasaan Sunda terbangun sejak dulu. Budaya itu terus berlangsung mengikuti perkembangan zaman. Sejarah juga menunjukkan, bahwa dalam perkembangan zaman itu, sifat kekuasan Sunda mengalami perubahan akibat situasi dan kondisi yang mempengaruhinya.

Dalam perjalanan sejarahnya, secara garis besar budaya kekuasaan Sunda berlangsung dalam tiga kurun waktu, yaitu masa kerajaan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan Indonesia. Pada setiap masa, budaya kekuasaan Sunda tidak lepas dari pengaruh berbagai unsur dalam kehidupan masyarakat dan atau pengaruh dari luar.

Masa Kerajaan; Abad Ke-8 s.d. Abad Ke-16

BUDAYA kekuasaan Sunda mulai tampak sejak berdirinya kerajaan, yaitu kerajaan Sunda (Sunda-Pajajaran) dan Galuh. Kerajaan itu berlangsung antaa abad ke-8 sampai dengan abad ke-16. Pada masa kerajaan, sudah tentu subjek kekuasaan adalah raja. Sesuai dengan tradisi, pada masa kerajaan, kekuasaan raja dipercayai berasal dari kekuatasn gaib, memiliki kesaktian, dan hal semacam itu. Dalam historiografi tradisional sumber kekuasaan disebutkan dengan istilah wangsit, wahyu, pulung, dan sebagainya. Akan tetapi, secara rasional, kekusasan dari kedudukan atau jabatan.

Pada masa kerajaan, kekuasaan raja Sunda tercermin dari regalia (upacara kerajaan, tanda pangkat, hak istimewa raja, dan simbol-simbol kekuasaan/kebesaran berupa senjata dan barang-barang pusaka, payung kebesaran (songsong atau bawat) dan atribut-atribut kebesarannya lain. Kekuasaan raja bersifat absolut. Segala yang ada di wilayah kerajaan, termasuk rakyat, dianggap milik raja, sehingga sabda raja pun dianggap sebagai hukum. Hubungan rakyat dengan raja berlangsung dalam ikatan feodal yang melembaga menjadi tradisi. Hubungan itu dikenal dengan kawula-gusti.

Meskipun kekuasaan raja bersifat absolut dan kepemimpinan raja adalah kepemimpinan dengan otoritas kharismatik, tetapi raja-raja Sunda pada umumnya tidak bertindak sewenang-wenang. Budaya kekuasaan ditunjukkan oleh sikap dan tindakan raja yang ditujukan untuk kepentingan kerajaan dan rakyat. Sikap dan budaya kekuasaan itu cenderung demokratis. Misalnya, Sanjaya selaku raja Galuh tidak mengharuskan agama/ajaran yang dianutnya (Siwaisme) menjadi agama kerajaan. Dalam menentukan batas wilayah kerajaan, Sanjaya melakukannya dengan cara musyawarah. Sementara itu, pemerintahan raja-raja Sunda-Pajajaran disenangi oleh rakyat, sehingga muncul julukan “silihwangi” kepada mereka. “Silihwangi” dalam konteks ini maksudnya adalah silih berganti dengan nama “harum”. Berdasarkan julukan tersebut, dalam cerita mitos mengenai Kerajaan Sunda-Pajajaran disebutkan adanya raja bernama Prabu Siliwangi.

Bahwa sifat demokrasi telah terdapat dalam budaya kekuasaan Sunda masa kerajaan, ditunjukkan pula dalam naskah Sanghyang Kandang Karesian. Naskah ini antara lain berisi ajaran kesusilaan (moral) dan gambaran birokrasi Kerajaan Sunda. Bagian awal naskah ini memuat dasar ajaran “Sanghyang Sasanakreta” (Cara mencapai kesejahteraan), yaitu ajaran untuk melangsungkan pemerintahan. Dalam ajaran itu disebutkan antara lain bahwa “Siapa (penguasa/pemerintah) yang hendak menegakkan Sasanakreta, agar dapat hidup lama, lama berjaya, ternak berkembang biak, tanaman subur, selalu unggul dalam perang, sumbernya terletak pada orang banyak (rakyat)”. Disebutkan pula, bahwa apabila raja teguh dalam tugasnya sebagai penguasa, maka akan sejahteralah kerajaannya.

Ajaran tersebut rupanya dilaksanakan oleh raja-raja Sunda. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh Prasasti Kawali peninggalan Prabu Wastukancana atau Prabu Raja Wastu (1371-1475). Dalam prasasti itu (Prasasti Kawali I) antara lain dinyatakan, “… parebu raja wastu mangadeg di kuta kawali…nu najur sagala desa…” (… Prabu Raja Wastu bertahta di kota Kawali…yang mensejahterakan seluruh negeri…”). Melalui prasasti itu, ia juga berwasiat kepada para penerusnya agar “membiasakan diri berbuat kebajikan agarr lama berjaya di dunia” (“pakena gawe rahayu pakeun heubeul jaya di buana”). Kalimat terakhir ini sekarang menjadi motto dalam lambang Kabupaten Ciamis. Dalam Prasasti Kawali II, Prabu Wastukancana juga berwasiat agar “membiasakan diri berbuat kesejahteraan agar tetap unggul dalam perang” (“Pakena kareta bener pakeun nanjeur juritas”).

Data tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan raja-raja Sunda pada umumnya termasuk ke dalam tipe pemimpin ideal, seperti dikatakan dalam naskah Carita Parahiyangan. Secara garis besar, tipe raja ideal menurut naskah itu adalah raja yang taat menjalankan ajaran agama, memelihara tradisi leluhur, menghormati pemimpin agama, memakmurkan negeri, mensejahterakan dan menentramkan kehidupan rakyat.

Masa Penjajahan; Abad Ke-17 s.d. Abad Ke-20

SETELAH Kerajaan Sunda Runtuh (1580) dan Kerajaan Galuh berakhir (1595), sejak awal abad ke-17 sampai dengan awal abad ke-18, sebagian Tatar Sunda (Priangan) berada di bawah pengaruh Mataram. Di Priangan, penguasa Mataram membentuk pemerintahan kabupaten (Sumedang, Bandung, Sukapura, dan Parakanmuncang). Meskipun berada di bawah pengaruh Mataram, di daerahnya para bupati berperan sebagai subjek kekuasaan. Dengan demikian, budaya kekuasaan sunda terus berlangsung, dengan ciri-ciri seperti pada masa kerajaan. Hal itu disebabkan para bupati mewarisi kepemimpinan raja-raja Sunda.

Di bawah kekuasaan kompeni atau VOC (1677/1705-1799), budaya kekuasaan Sunda berlangsung seperti pada masa sebelumnya. Hal itu dimungkinkan oleh sifat-sifat kekuasaan kompeni. Penguasa Kompeni hampir tidak mengganggu kepemimpinan dan pemerintahan para bupati Sunda (Priangan). Mereka tetap memiliki hak-hak istimewa dan simbol-simbol kekuasaan dan atribut-atribut kebesaran. Para bupati Sunda umumnya tetap berfungsi sebagai pengayom rakyat.

Sejak berlangsungnya pemerintahan Hindia Belanda (awal abad ke-19), terjadai perubahan besar dalam pemerintahan pribumi. Aspek yang terutama berubah adalah kekuasaan bupati dalam kapasitas sebagai kepala daerah. Dalam birokrasi kolonial kedudukan bupati dari subjek kekuasaan menjadi objek kekuasaan (pegawai pemerintah kolonial). Akan tetapi, kedudukan dan kekuasaan bupati selaku pemimpin tradisional yang kharismatis, dapat dikatakan tidak mengalami perubahan. Dalam kedudukan yang disebut terakhir, bupati tetap berfungsi sebagai subjek kekuasaan. Oleh karena itu, para bupati umumnya dapat mempertahankan budaya kekuasaan Sunda.

Bahwa para bupati dapat mempertahankan budaya kekuasaan Sunda, tercermin dari sikap dan kepemimpinan atau tindakan bupati yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Bupati Sunda senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui bidang pertanian (perluasan areal sawah dan kebun, berikut saluran air). Penghasilan bupati dari cuke padi, sebagian diberikan kepada sejumlah pejabat bawahannya sebagai “gaji” dan untuk kegiatan sosial. Pendapatan bupati dari pajak padi, beras fitrah, dan biaya perkawinan, digunakan untuk membantu kegiatan pendidikan agama (madrasah dan pesantren), menyantuni fakir miskin, dan lain-lain. Oleh karena itu, anggapan secara generalisasi bahwa bupati pada masa kolonial adalah antek dan pemeras rakyat, adalah pernyataan yang keliru. Kebijaksanaan itu merupakan salah satu bentuk pengaruh kekuasaan bupati terhadap perubahan sosial ekonomi rakyat. Sikap dan tindakan bupati tersebut juga menunjukkan pemahaman dan kesadaran bupati, bahwa inti kepemimpinan bukan semata-mata terletak pada kedudukan, tetapi konkretnya terletak pada funsgi atau tugas, yaitu bupati wajib mengayomi rakyat. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh kepemimpinan para bupati Bandung masa kolonial.

Pada masa pendudukan Jepang (awal 1942- pertengahan 1945), sifat budaya kekuasaan Sunda menurun drastis. Kiranya kondisi itu disebabkan oleh tiga faktor mendasar. Pertama, pemerintahan pendudukan jepang bersifat militer, sehingga para pemimpin Sunda benar-benar berkedudukan sebagai objek kekuasaan. Kedua, hilangnya kepemimpinan Sunda yang legal-rasional dan kharismatis. Orang Sunda yang diangkat menjadi residen, walikota atau wakil walikota, dan bupati tidak lagi memiliki kepemimpinan yang legal rasional dan kharismatis. Orang  Sunda menjabat residen hanya untuk sementara waktu. Selanjutnya jabatan itu diduduki oleh orang Jepang. Ketiga, karena faktor pertama, kepemimpinan orang Sunda waktu itu tidak disertai otoritas yang kuat.

Dapat dikatakan, sejak pendudukan Jepang itulah kekuasaan Sunda menurun baik ciri-ciri budayanya maupun sifat kekuasaannya. Kondisi itu cenderung berlangsung sampai masa kemerdekaan, bahkan sekarang terkesan terjadi krisis kepemimpinan di kalangan Sunda khusuanya, dan bangsa Indonesia umumnya.

Simpulan

SEJARAH menunjukkan bahwa orang Sunda memiliki akar budaya kekuasaan yang kuat dan baik. Dikatakan demikian, karena budaya kekuasaan dengan ciri-ciri yang baik itu berlangsung dalam kurun waktu sangat lama (berabad-abad). Implementasi kekuasaan Sunda dalam kurun waktu itu dilandasi oleh sikap dan kepemimpinan penguasa yang bijaksana. Kekuasaan itu diimplementasikan dengan memperhatikan tipe kepempinan ideal, dan unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat Sunda (ajaran moral, kepercayaan, tradisi, kondisi lingkungan, dan lain-lain). Implementasi kekuasaan itu bukan hanya untuk kepentingan penguasa, pemerintah tradisionla, tetapi ditujukan pula untuk kesejahteraan rakyat. Budaya kekuasaan Suanda seperti itu bukan hanya berlangsung sampai dengan akhir masa kolonial Belanda (awal tahun 1940-an).

Selanjutnya budaya kekuasaan Sunda mengalami perubahan yang cenderung menurun. Kiranya kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sejak pendudukan Jepang, kepemimpinan orang Sunda tidak disertai otoritas yang kuat. Para pemimpin Sunda waktu itu tidak mewarisi kepemimpinan irang Sunda tempo dulu. Kedua, hilangnya kepemimpinan kharismatik. Ketiga, sikap mental pemimpin cenderung melemah akibat kuatnya berbagai pengaruh, sehingga seolah-olah pemimpin Sunda kehilangan jati-diri. Boleh jadi, hal-hal itulah—khsususnya faktor ketiga-yang menyebabkan sekarang di kalangan orang Sunda khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terjadi krisi kepemimpinan.

Sumber Acuan

  • Atja. 1981. Carita Parahiyangan; Transkripsi, Terjemahan, dan Komentar. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
  • Sobana Hardjasaputra. 1985. Bupati-Bupati Priangan; Kedudukan dan Peranannya Pada Abad ke-19. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
  • __________. 2002. Perubahan Sosial di Bandung 1808-1906. Disertasi. Depok: PPs Fakultas Sastra UI.
  • __________. 1981. Sanghiang Siksa Kanda Ng Karesian. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
  • Bambang Sumadio (Ed.). 1984. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.
  • De Haan, F. 1911-1912. Priangan; De Preanger-Regentschappen Onder het Nederlandsch Bestuur Tot 1811. Deel II & IV. Batavia: Kolff.
  • Keller, Suzanne. 1984. Penguasa dan Kelompok Elit Penentu dalam Masyarakat Modern. Terj. Zakaria D. Noer. Jakarta: Rajawali.
  • Mayer, L. Th. 1889. Soerat Kandoengan Boeat Goenanja Segala Prijajie-Prijajie jang Memegang Pekerdjaan di Tanah di Tanah Gouvernemennan di Poelo Djawa dan Madoera. I. Semarang: Van Dorp.
  • Miriam Budiarjo (Ed.). 1984. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Sinar Harapan.
  • Nina H. Lubis. 1998. Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
  • Saleh Danasasmita. 1983/1984. Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat. Jilid ke-2 dan ke-3. Bandung: Proyek Penerbitan Sejarah Jawa barat.
  • Pemerintah Prop. DT I Jawa Barat. 1993. Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat. Bandung.

Sumber: Seminar “Sunda dan Budaya Kekuasaan”, Fordimasi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 07 April  2003.

LIHAT INDEKS ARTIKEL

Saurang nu Mairan

  1. Resep pisan ngaos sejarah, hatur nuhun Ki santri.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s

%d bloggers like this: