Islam dan Sunda di Jawa Barat

Oleh H.M. DIDI TURMUDZI.

CENDEKIAWAN Muslim Nurcholis Madjid pernah mengatakan bahwa, keberadaan tempat-tempat ibadah merupakan monumen penting bagi kehadiran suatu agama di samping ia pun dapat memberikan counter simbolik terhadap invasi budaya serta agama lain. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Islamisasi di Jawa yang dilakukan oleh para wali di Jawa Tengah dan Jawa Timur relatif tidak mudah karena menghadapi perlawanan simbolik dengan kehadiran candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan.

Tapi hal itu berbeda dengan yang terjadi di Jawa Barat di mana perlawanan kultur atau simbol dari agama lain tidak terlalu kuat. Sehingga, Islamisasi di Jabar cukup dilakukan oleh seorang wali saja, Sunan Gunung Djati. Islamisasi kemudian dilakukan dengan menjepit Jawa Barat ini dari dua arah di barat lewat Banten serta di timur dipusatkan di Cirebon sehingga proses sosialisasi dan internalisasi keislaman di tatar Sunda ini tampak lebih kokoh dibanding di Jawa. Meskipun bagi sebagian yang belum atau tidak menerima Islam melakukan “perlawanan” secara tertutup seperti yang dilakukan warga Baduy atau oleh sebagian elite dan masyarakat yang tetap menjalankan dan melestarikan ajaran tatali karuhun yang banyak dipengaruhi ajaran Hindu.

Dalam perkembangan selanjutnya, mendalamnya proses internalisasi keislaman ke dalam karakter kehidupan urang Sunda telah menjadikan Islam sebagai bagian identitas urang Sunda sendiri sehingga urang Sunda kemudian diidentifikasikan dengan Islam atau kalau meminjam istilah Azyumardi Azra, Islam bagi urang Sunda sudah menjadi supra identity. Bahkan ada suatu asumsi yang ingin dibangun bahwa Islam bisa nanjung dengan melalui budaya Sunda dan sebaliknya budaya Sunda bisa “mekar” dengan semangat keislaman.

Meskipun memang di beberapa daerah ada urang Sunda yang tidak beragama Islam seperti bekas pengikut Madrais di Kuningan atau penganut agama Sunda Wiwitan di Badui itu merupakan suatu kekecualian kalau bukan keanehan. Tapi secara keseluruhan identitas kesundaan hampir identik dengan keislaman sebagaimana juga kaum Melayu di Malaysia. Kenyataan ini secara kultural dapat diuji dengan membuktikan bagaimana upacara-upacara adat Sunda seperti perkawinan, khitanan, kematian, kelahiran bayi sampai syukuran bertaburan simbol-simbol dan syariat keislaman meskipun dalam waktu yang sama sering juga ada sinkretisme dengan sisa peninggalan Hinduisme atau animisme Sunda lama. Jika dalam kehidupan budaya, keislaman dengan kesundaan demikian lekat bagaimana halnya dengan kehidupan politik praktis di tatar Sunda ini. 

Politik di Tatar Sunda

DALAM sejarah kita mencatat bahwa berbagai peristiwa penting dan monumental sejak prakemerdekaan atau masa kolonialisme hampir selalu berkaitan dengan peran penting Islam yang diperankan oleh para ulama dalam memberikan perlawanan terhadap kaum penjajah sebagaimana ditunjukkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Kiai Tapa, Ki Bagus Rangin di Majalengka. Lebih dari itu, fakta juga menunjukkan bahwa proses Islamisasi — langsung atau tidak — selalu berkaitan dengan restrukturisasi dan reformasi politik.

Lihatlah bagaimana kehadiran Sunan Gunung Djati kemudian mengubah struktur politik di Jawa Barat ini di mana kekuasaan Pakuan Pajajaran kemudian mendapat saingan yang berakhir dengan kematiannya. Sartono Kartodirdjo juga mencatat bagaimana peristiwa pemberontakan petani Banten di tahun 1888 merupakan peristiwa sangat penting yang kemudian banyak mengubah kebijakan Belanda di tanah jajahan, di mana motor gerakan pemberontakan ini terutama dilakukan oleh para ulama.

Dalam masa kemerdekaan juga terlihat bagaimana kemudian para ulama dan tokoh Islam misalnya melakukan mobilisasi laskar-laskar jihad dan pasukan fi sabilillah dan sebagian pasukan ini yang merasa kecewa atas perjanjian Renville yang menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah kekuasaan Belanda kecuali Banten sehingga harus mengungsi ke Yogyakarta. Laskar-laskar ini yang kemudian memproklamasikan DI/TII yang dipimpin S.M. Kartosuwiryo di Garut yang kemudian ditumpas pemerintah Soekarno. Pada masa pendudukan Jepang ada pula perlawanan yang dilakukan oleh K.H. Zaenal Mustofa di Sukamanah, Tasikmalaya. Dengan demikian terlihat bahwa semangat keislaman ini pun memberikan kontribusi sangat besar terhadap perlawanan pada penjajah dan upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI.

Tapi dalam masa pergerakan kemerdekaan, peran dominan tokoh-tokoh Islam mulai menyusut. Hal ini sejalan dengan mulai tampilnya tokoh-tokoh pergerakan lulusan sekolah Belanda baik yang di Jawa seperti THS, Stovia maupun lulusan hukum di Nederland. Perubahan komposisi tokoh pergerakan ini kemudian sangat mempengaruhi masa depan Indonesia selanjutnya. Peran para lulusan sekolah Belanda ini kemudian mendominasi peta pergerakan nasional. Perubahan peta politik itu secara ideologis terpengaruh seperti terlihat di mana tokoh-tokoh pergerakan itu terfragmentasi pada beberapa ideologi besar seperti nasionalisme, sosialisme dan Islam.

Bandung pada waktu itu menjadi basis gerakan itu seperti Soekarno dengan PNI-nya, Hatta dengan sosialisme demokrasinya serta kehadiran partai pelopor yang didirikan oleh “Tiga Serangkai” Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantoro), Cipto Mengunkusumo serta Doewes Dekker yaitu Indische Party. Dengan demikian terlihat bahwa Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya menjadi pusat pergerakan dan ajang persaingan ideologi-ideologi besar itu sehingga ia sering menjadi cermin paling representatif dari peta politik Indonesia secara keseluruhan.

Pudarnya Islam Politik

AFILIASI politik aliran di Jabar semakin terbaca jelas dengan diselenggarakannya pemilu pertama tahun 1955 di mana terlihat bahwa partai Islam Masyumi memperoleh suara terbesar yaitu 26,5%, disusul PNI 22,1%, PKI 10,9% serta PSII dan Perti 5,7% atau secara keseluruhan (partai-partai Islam memperoleh 41,9%). Dengan demikian, terlihat bahwa meskipun penduduk Jawa Barat lebih 90% beragama Islam tapi secara politik Islam tidak cukup dominan. Meskipun demikian antara kekuatan Islam dan non-Islam relatif cukup berimbang.

Hal yang lebih ironis justru terlihat pada pemilu berikutnya tahun 1999 di mana partai-partai Islam kalah telak oleh PDIP yang sejak semula dicap sebagai partai sekuler. Bahkan jika seluruh partai-partai Islam digabung pun tetap belum mampu menyaingi suara yang diperoleh PDIP yaitu sebesar 32,6%, disusul Golkar 23,6%, PPP 15,2%, PAN 7,2% dan PKB 7,05%.

Analisis pemilu ini sengaja mengikuti penelitian Dwight Y. King yang mengabaikan pemilu selama Orba karena rekayasanya yang sangat telanjang sehingga angka-angka yang dihasilkan sulit dipertanggungjawabkan secara demokratis. Fakta lebih ironis terlihat dalam Pemilu 2004 lalu, keculia PKS, semua partai Islam mengalami penurunan signifikan, bahkan dalam pemilu presiden paket yang menjadi simbol representasi Islam dan Sunda yaitu Hamzah Haz dan Agum Gumelar, kalah dengan amat tragis bahkan di basisnya sendiri, di Jawa Barat.

Menanggapi kenyataan itu tidak aneh kalau K.H. Miftah Faridl sempat mengatakan, hal itu merupakan bukti bahwa dakwah kita selama ini telah gagal. Di mana Islam hanya diidentikkan dengan urusan ibadah dan individual saja sedangkan dalam urusan mu’amalah atau siasah (politik) Islam terabaikan. Dan itu berarti suatu kemenangan bagi kaum modernis yang terus mengembuskan dan hanya menjadikan Islam sebagai landasan etik dan moral saja. Memang banyak faktor yang dapat dirujuk yang menjadi sumber kekalahan partai-partai Islam sendiri.

Apa pun alasannya bahwa secara keseluruhan jika dibuat grafik maka peran keislaman dalam politik sejak masa kolonial sampai sekarang di Jawa Barat terlihat bahwa peran Islam semakin merosot tajam. Para ulama yang sejak dulu menjadi motor penggerak dalam dinamika politik lokal Sunda kini sudah terpinggirkan dalam percaturan politik formal bahkan sejak Orba citranya sebagian terpuruk karena sering para ulama ini hanya menjadi “corong”, juru doa dan alat legitimasi rezim Orba, sehingga tidak aneh jika waktu itu MUI sering diplesetkan menjadi “Majelis Istana Indonesia”. Lebih dari itu tokoh-tokoh Sunda yang “Nanjeur” di tingkat nasional pun lebih dikenal sebagai “nasionalis”-nya dibandingkan “Islamis”-nya. Barangkali tidak berlebihan jika keislaman di kalangan Sunda pun lebih dominan abangannya ketimbang santrinya seperti istilah Geertz atau Islam sinkretiknya ketimbang Islam ortodoksnya dalam istilah Karl D. Jackson.

Potret buram politik Islam ini sebagian masih terselematkan karena di luar jalur formal kekuatan politik Islam masih diperlihatkan oleh aksi-aksi sporadis aktivis masa Islam dari kalangan pemuda dan mahasiswa seperti HMI, KAMMI, GPI, PII dan front atau laskar-laskar keislaman lainnya yang masih menjadi kekuatan moral terhadap berbagai efek penyimpangan kebijakan negara dan pelaksanaan pemerintahan.

Dengan demikian jika secara kultural keislaman merupakan bagian paling inharen dari unsur Kesundaan, meskipun hal ini pun sekarang mulai juga digerogoti oleh invasi yang masif budaya sekularisme dan hedonisme, maka secara politik antara kesundaan dan keislaman masih jauh panggang dari api sehingga masih merupakan proses panjang untuk menyatukannya dan menjadikannya sebagai satu kesatuan persenyawaan yang tidak terpisahkan. Meskipun demikian sangat terasa bahwa Islam tetap merupakan faktor utama yang mengintegrasikan subetnis Priangan, Cirebon dan Banten. Sehingga meskipun Banten secara administratif dan politik pemerintahan telah berdiri sendiri tetapi secara historis, kultur dan agama orang Banten tidak ingin lepas duduluran dengan urang Sunda lainnya.*** (Penulis Rektor Unpas dan Sekjen PB Paguyuban Pasundan. Pikiran Rakyat, Maret, 2005 dengan judul Kecil “Islam Mengintegrasikan Subetnis Priangan, Cirebon, dan Banten”.)

Lanjutan:
ADJAN SUDJANA: Sunda dan Islam Politik
HERMAN IBRAHIM: Matinya Islam Politik “Adjan Sudjana”
M. DIDI TURMUDZI: Dinamika Islam Sunda & Modernisme Islam

%d bloggers like this: