Ki Sunda; Di Triangulasi “Asah-Asih-Asuh” Kita Bertemu

Oleh GUNAWAN UNDANG

HATUR nuhun, kata ini terlebih dahulu harus saya sampaikan untuk Harian Republika yang telah aspiratif terhadap dinamika pemikiran Ki Sunda yang berkembang. Barangkali baru kali ini ada media yang ‘berani’ mempersilakan terjadinya lalu lintas pemikiran yang dikemukakan oleh Ki Sunda secara berkelanjutan. Kalau polemik sesaat, di media mana pun biasa ada, tetapi yang berkelanjutan, saya simak agak jarang, kalau tidak boleh mengatakan tidak ada.

Tulisan ini sengaja penulis awali dengan fenomena Aa Gym yang tidak merasa minder berceramah di mana pun dengan menggunakan logat (dialek) Sunda, atau menggunakan istilah (kabeungharan kecap) Sunda dalam ceramah-ceramahnya yang menggunakan bahasa Indonesia. Fenomena Aa Gym yang sudah mendunia tetap tidak melepaskan identitas dirinya selaku makhluk Allah yang ditakdirkan lahir di Tatar Sunda.

Selaku urang Sunda, saya merasa reueus atas fenomena Aa Gym tersebut. Makin banyak tokoh Sunda yang teuneung menggunakan istilah-istilah Sunda dalam pidatonya, kian baik pula kemungkinan pihak lain mengingat orang Sunda. Sebagaimana asah-asih-asuh yang berasal dari pembendaharaan kata Sunda, yang kini istilah itu dikenal secara luas. Sayangnya, belum banyak urang Sunda yang memiliki tingkat kepercayaan diri dalam menggunakan logat dan istilah-istilah Sunda sebagaimana Aa Gym.

Fenomena itulah, yang mengilhami penulis untuk, sesedikit apapun, curah pendapat atas apa yang ditulis Ki Adi Deden Suhendar dan Ki Lanceuk Roza R Mintaredja yang telah mencoba mairan atas tulisan Ki Adi Wawan Gunawan di harian ini (Republika -Ki Santri) 11 Agustus 2004 (Sunda tak Perlu Dibela).

Saya sepakat dengan apa yang dikemukakan Kang Roza, Catatan Kritis untuk ‘Sunda tak Perlu Dibela‘, bahwa tulisan Wawan Gunawan merupakan sebuah upaya ngageuingkeun urang Sunda. Di kalangan orang Sunda memang ada anekdot, jika ditanya kamarana ari urang Sunda? Maka, biasanya, akan dijawab: Keur sare (sedang tidur)! Ngageuingkeun berarti membangunkan.

Mudah-mudahan, sesama urang Sunda bisa saling geuingkeun. Begitu juga, semoga saja, setiap tulisan yang mencoba mengangkat persoalan kasundaan, dapat dikatagorikan sebagai satu proses pembelajaran dalam rangka saling mengingatkan.

Penulis pun sapamadegan dengan Deden, Membela Sunda Vs Membela Kebenaran, bahwa kita perlu belajar kembali berbeda pendapat dan menjadikan konflik sebagai sarana untuk saling asah. Belajar beda pendapat memang tidak begitu mudah, sebab biasanya, pendapat urang Sunda yang sedang berkuasa dan kebetulan secara ekonomi ia mapan, pendapatnya ingin selalu di-amin-kan saja. Tidak mau dibantah. Hal semacam itu merupakan bagian dari tabiat buruk yang harus dibuang jauh-jauh.

Memang, judul Sunda tak Perlu Dibela, bagi kebanyakan orang, cukup provokatif. Bagi yang mengerti akan makna ‘provokasi’ maka upaya provokasi yang dilakukan oleh siapapun tidak selalu harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Memprovokasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik adalah bentuk dari provokasi yang positif. Sementara ini, tulisan tersebut dianggap berhasil menyengatkan virusnya sehingga tidak sedikit orang Sunda yang menjadi tergerigap, terperangah, dan akhirnya memuntahkan pendapatnya.

Semakin banyak pendapat dikemukakan, tentu saja, akan semakin besar peluang kita untuk mengenali Ki Sunda secara lebih komprehensif. Dengan demikian, kita kemudian bisa lebih leluasa membaca letak benang merah-nya. Dan kalau benang merah ini sudah bisa kita jadikan amparan (istilah Kang Roza) maka sintesis apapun dapat relatif lebih mudah kita buat.

Perlu Ditanjeurkeun

PENULIS melihat hal yang dikemukakan oleh ketiga penulis tersebut merupakan sirung pangharepan akan komitmen mereka pada Ki Sunda. Setidaknya, masih ada nonoman yang mau berpikir otonom dalam memahami Ki Sunda, baik dalam konteks budaya maupun atas produk apapun yang telah ditorehkan oleh Ki Sunda. Ki Sunda tidak dalam konteks sukuisme atau provinsialisme, melainkan Ki Sunda dalam pemaknaan yang lebih jembar, lebih luas.

Dengan tidak bermaksud agul ku payung butut, bahwasannya Ki Sunda telah turut berjasa terhadap republik ini. Hal ini bisa kita lacak kembali dalam catatan sejarah yang ada. Walaupun, hingga kini, belum ada orang Sunda yang menjadi presiden Republik Indonesia. Padahal, kesempatan dan peluang itu nyata ada dan ini merupakan sesuatu yang mungkin untuk diraih.

Memang Sunda ‘tak perlu dibela’, sebab ia bukan mahluk terpidana. Persis seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Gus Dur bahwa Tuhan tak perlu dibela, hanya persoalan ini beda konteks saja. Penulis sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Wawan Gunawan bahwa Sundalah yang telah ‘berjasa’ kepada masyarakat Sunda di Jawa Barat. Karena, jangankan membela Sunda, untuk membela diri dan keluarga saja (menunaikan hak dan kewajiban diri sendiri untuk keluarga) sudah demikian tak terkira. Apalagi kalau kita menggunakan terminologi ‘membela’ Sunda. Barangkali di sinilah letak logika Wawan Gunawan sehingga ia lebih senang menggunakan istilah mulang tarima.

Namun, menurut penulis, Sunda perlu ditanjeurkeun, bukan dibela. Kalau toh harus menggunakan kata ‘membela’ tidak dalam pengertian membela manusia Sunda, melainkan membela dalam pengertian nanjeurkeun nilai dan ajen inajen Ki Sunda. Hanya saja, upaya nanjeurkeun ini tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh segelintir orang tetapi harus secara bersama-sama. Semua komponen kesundaan, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, harus memiliki komitmen dan visi yang jelas di dalam upaya nanjeurkeun ajen inajen Ki Sunda.

Kata nanjeurkeun, barangkali tidak bertentangan dengan kata mulang tarima versi Wawan Gunawan. Dalam pemahaman penulis, mulang tarima ka lemah cai itu dengan cara nanjeurkeun. Upaya ini harus dimulai dari keluarga, dalam lingkungan masyarakat, serta didukung oleh regulasi dari pemda. Digulirkan secara simultan (serentak), konsisten dan kontinyu.

Momentum otonomi daerah sebenarnya cukup kondusif untuk melakukan semua itu. Tinggal sekarang, apakah ada political will dari Pemprov Jawa Barat atau tidak? Toh, persoalan ini tidak ada masalah dengan NKRI karena masyarakat Sunda tetap merupakan bagian integral dari NKRI. Jadi, setelah bergulirnya arus reformasi dan otonomi daerah, tidak ada lagi alasan untuk takut nanjeurkeun ajen inajen Ki Sunda dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Selaku orang Sunda (‘ASGAR’: asli Garut) penulis memang kadang agak ‘gemas’ atas realita yang melanda Ki Sunda. Mengapa komunitas Sunda seolah selalu kurang berkenan untuk bersatu (bahkan di wilayahnya sendiri sekalipun). Masing-masing pihak asyik dengan dunianya saja, bukan dan tidak dalam konteks dunia sistem dan nilai Ki Sunda. Ini memang salah satu problematika Ki Sunda yang harus diakui, dan selaku urang Sunda tidak pantas untuk berdiam diri, kita harus bergegas menemukan solusi agar ajen inajen Ki Sunda bisa nanjeur deui.

Nanjeur dalam pengertian, Ki Sunda tidak inferior di wilayahnya sendiri, bangga dengan atribut kesundaannya, menjadi juragan di daerahnya sendiri, otonom, dan mampu bersanding sejajar dengan suku bangsa lainnya. Namun, bagaimana kita mampu sajajar dengan etnis lain, kalau kita tidak memiliki ‘produk’ unggulan yang dapat dijadikan bargaining position di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Triangulasi Asah-Asih-Asuh

Sebenarnya, polemik ini boleh dikatakan wajar bahkan penulis menilainya cukup positif dengan one condition, yakni kita harus berangkat dan bermuara kepada triangulasi asah-asih-asuh. Dalam konteks ini, kita sedang saling asah, namun landasannya harus menggunakan terma asih dan asuh. Proses saling mengingatkan (saling asah) itu menjadi tanggung jawab semua manusia yang beragama, dan harus diakui banyak cara untuk melakukan itu, asal motivasi dan itikadnya jelas, untuk saling memperbaiki.

Pada persoalan saling asahlah Ki Sunda kehilangan enerji, terutama ketika harus sauyunan dan saling eledan dalam mengemas sebuah sintesis bagi kemaslahatan Ki Sunda hari ini dan masa datang. Karena, triangulasi asah-asih-asuh yang tidak dilandasi oleh karep sauyunan dan saling eledan, hanya akan jadi pemanis bibir saja. Asah-asih-asuh itu merupakan satu kesatuan yang utuh, yang hanya bisa dibedakan namun tidak boleh dipisahkan satu sama lain.

Dalam kerangka asah-asih-asuh itulah, penulis berharap agar ‘budaya berpolemik’ ini terus dikelola secara merdeka, toleran, dan egaliter, sebab dalam hal pemikiran tidak perlu ada dikotomi senior-junior. Yang ada adalah keberanian mengemukakan pendapat secara objektif-rasional serta didukung oleh nalar yang intelek. Artinya, feodalisme (paham priyayi, ningrat, menak) menjadi tidak dibutuhkan lagi dalam mencari dan mencoba menemukan sinthesa.

Yang dibutuhkan Ki Sunda sekarang dan masa yang akan datang adalah triangulasi silih asah, silih asih, silih asuh dalam konteks progresivitas-perubahan untuk ngasuh piratueun, ngayak pimenakeun agar para nonoman Sunda jadi lulugu pinunjul, jadi jejer nu wedel, samakta tata perceka ku duduga wijaksana. Wallahu ‘alam.*** (Gunawan Undang, Kandidat Doktor Sosiologi Politik Pascasarjana Unpad. Republika, Rabu, 08 September 2004)

Sebelumnya:
Wawan Gunawan: Sunda Tak Perlu Dibela
Deden Suhendar: Membela Sunda Vs Membela Kebenaran
Roza R. Mintaredja: Catan Kritis Untuk “Sunda Tak Perlu Dibela”
Kania Wahyu: Menjadikan Sunda Sebagai Pusat Kecenderungan
Agus Kresna: Syariat Sunda; Sebuah Keniscayaan Di Jawa Barat

Lanjutan:
Abidin Aslich: Jawa Barat Tak Cuma Sunda

%d bloggers like this: