Membela Sunda Vs Membela Kebenaran

Oleh DEDEN SUHENDAR

SEPINTAS, jika membaca judul tulisan Wawan Gunawan yang berjudul Sunda tak Perlu Dibela, menimbulkan rasa sesak di dada. Rasa kesal, gemas, dan benci terhadap penulisnya pun tak terhindarkan. Akan tetapi, setelah membaca isinya dengan penuh kesabaran, secara bertahap terjadi cooling down dan kembali ke dalam kesadaran yang hakiki untuk lebih berpikir jernih dan melihat masalah yang dibahas dengan dada yang lapang.

Rasa kesal dan benci terhadap sang penulis pun berganti dengan rasa kagum dan simpatik atas semua gagasan yang dipaparkannya. Gagasan itu disampaikannya dengan lugas dan gamblang, tanpa tedeng aling-aling, walaupun tidak semua konklusinya dapat diterima. Hal itulah yang memicu penulis untuk mencoba menimpali tulisan tersebut.

Ada asumsi di sebagian masyarakat kita, yang menganggap tabu untuk membicarakan dan mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan kesukuan. Pasalnya, hal ini dianggap sebagai bagian dari SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan). Padahal, semestinya perlu dipilah secara bijak bagian mana dan dalam hal apa yang tidak boleh dibicarakan, dalam batas-batas mana yang diperbolehkan untuk dibicarakan sekaligus dikritisi.

Jangan sampai akronim ‘SARA’ dijadikan sebagai tempat berlindung yang aman untuk melakukan justifikasi atas suatu perbuatan atau perilaku yang berada di luar ambang batas kepatutan dan perlu perbaikan.

Selintas Sejarah

MENURUT Rouffaer dalam Encyclopaedie van Nederlandsch, sebagaimana terbaca dalam pidato pengukuhan guru besar Edi S Ekajati, kata Sunda berasal dari pinjaman kata asing berkebudayaan Hindu, seperti juga kata-kata Sumatra, Madura, Bali, Sumbawa; yang semuanya menunjukkan nama tempat. Kata Sunda sendiri kemungkinan berasal dari akar kata Sund atau kata Suddha dalam bahasa Sansekerta yang mengandung pengertian: bersinar, terang, putih.

Kemudian, menurut Gonda dalam bukunya Sankrit in Indonesia sebagaimana dikemukakan Edi S Ekajati, masih dalam tulisan yang sama, pada mulanya kata Suddha dalam bahasa Sansekerta diterapkan pada nama sebuah gunung yang menjulang tinggi di bagian barat Pulau Jawa. Gunung itu dari jauh tampak putih bercahaya karena tertutup oleh abu yang berasal dari letusan gunung tersebut. Gunung Sunda terletak di sebelah barat Gunung Tangkuban Parahu. Kemudian, nama tersebut diterapkan pula pada wilayah tempat gunung itu berada. Selanjutnya, Sunda dijadikan nama kerajaan di bagian barat Pulau Jawa yang beribukota di Pakuan Pajajaran, sekitar kota Bogor sekarang.

Dalam pidato pengukuhan guru besarnya itu, Edi S Ekajati menegaskan lebih lanjut bahwa setelah runtuhnya Kerajaan Sunda, eksistensi dan peranan Sunda tidak menonjol lagi dalam kehidupan di wilayahnya sendiri, apalagi di wilayah Nusantara, baik dalam hubungan geografis, sosial, politik, maupun kebudayaan. Situasi dan kondisi demikian berlangsung cukup lama lama, yaitu sekitar tiga abad (sejak awal abad ke-17 hingga awal abad ke-20 Masehi).Hal ini disebabkan oleh masuknya pengaruh kekuasaan dan kebudayaan luar, yaitu kekuasaan dan kebudayaan Islam, Jawa, dan Eropa (terutama Belanda). Di antara pengaruh luar itu yang paling melekat dan meresap ke dalam masyarakat Sunda adalah Islam, baru kemudian Jawa dan Eropa.

Identitas Sunda muncul kembali pada awal abad ke-20, yaitu dengan lahirnya Paguyuban Pasundan (1914), suatu perkumpulan yang berorientasi sosial budaya Sunda, setelah melalui proses kebangkitan bahasa dan sastra Sunda sejak pertengahan abad ke-19. Hal-hal yang berkaitan dengan kesukuan, kedaerahan, atau provinsialistis di tanah air hangat merebak sepanjang dasawarsa tahun 50-an. Di Jawa Barat masalah tersebut muncul pertama-tama disebabkan adanya suara dari kalangan tertentu. Kalngan ini memandang ada dua golongan dalam masyarakat, yaitu golongan yang non-cooperator (orang-orang yang yang dianggap tidak mau atau tidak pernah bekerja sama dengan Belanda) dan golongan co-cooperator (orang-orang yang dianggap telah bekerja sama dengan Belanda) yang oleh kalangan tertentu dianggap sebagai pengkhianat bangsa.

Bagi masyarakat Jawa Barat, terutama orang Sunda, masalah non dan co itu menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan, dan macam-macam fitnah. Masalahnya, hal itu diiringi oleh upaya dan desakan pergeseran kedudukan dalam pemerintahan dan lain-lain secara tidak etis tanpa mempertimbangkan kemampuan seseorang dalam jabatan tersebut. Jadi, isu tersebut banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Hal tersebut menumbuhkan kesadaran dan semangat kebersamaan di kalangan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda Sunda untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka membela dan mempertahankan diri, mencari identitas, dan memperjuangkan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga lahirlah beberapa organisasi sosial politik, budaya Sunda. Di antaranya adalah Panguyuban Sunda, Daya Sunda, Daya Nonoman Sunda, Daya Mahasiswa Sunda, Putra Sunda, Badan Musyawarah Sunda, Front Pemuda Sunda, dan Dewan Komando Pemuda Sunda. Lama-kelamaan beberapa organisasi kasundaan itu bergerak ke arah kegiatan politik.

Membela Kebenaran

DENGAN sedikit melihat perjalanan sejarah masa lalu, tersirat bahwa penggelembungan isu kasundaan tidak selamanya bertujuan bagi kepentingan masyarakat Sunda, melainkan banyak mengalami distorsi kepentingan. Terutama yang lebih banyak berkaitan dengan kepentingan kelompok, bahkan bisa jadi demi ambisi pribadi. Sekadar contoh, tatkala seorang tokoh Sunda (sebut saja tokoh X) yang sudah menasional sedang ‘digoyang’ masalah yang lebih cenderung bersifat ewuh pakewuh, dengan setengah merengek ia mencari perlindungan dan terlihat sering sowan mendekati dan mencari suaka dari beberapa kelompok komunitas kasundaan. Padahal sebelumnya, tatkala tidak ada masalah, tokoh X dimaksud suaranya ‘nyaris tak terdengar’ untuk memperjuangkan atau lebih jauh lagi untuk mulang tarima ka lembur sorangan.

Anehnya, beberapa kelompok kasundaan sedemikian gigih membela tokoh X itu, bahkan dalam berbagai forum tidak segan-segan menggelembungkan isu kasundaan untuk membela tokoh X itu. Di sisi lain, kelompok ini tak mau mengungkap secara jujur dan transparan kesalahan yang dilakukan oleh tokoh X tersebut. Pada dasarnya, penulis sependapat dengan Wawan Gunawan bahwa bukan Sunda yang harus dibela, melainkan kebenaranlah yang harus dibela. Siapapun, suku manapun, bangsa manapun, termasuk urang Sunda apabila berada di jalan yang benar harus dibela. Sebaliknya, siapapun, suku manapun, bangsa manapun, termasuk urang Sunda, apabila berada di jalan yang salah maka tidak harus dan tidak pantas untuk dibela secara membabi buta. Mereka — urang Sunda di jalan yang salah — perlu diberi masukan agar mau melakukan introspeksi, kalau mungkin harus diluruskan.

Dengan demikian, kebenaran dan pihak yang benarlah yang harus dibela. Dengan, demikian, sungguh aneh apabila terjadi dalam tataran realitas orang-orang yang mengaku sebagai para ‘pendekar kasundaan’ yang suka soson-soson bahkan ngotot membela papada urang Sunda secara membabi buta. Padahal ia sudah tahu orang yang dibelanya itu melakukan kesalahan. Apabila hal seperti itu dibiarkan terus terjadi, momentum untuk saling asah (saling mengingatkan, saling mengoreksi, saling menasihati) di antara papada urang Sunda menjadi terlupakan dan pihak yang melakukan kesalahan, karena terus-menerus dibela, tidak pernah mau mengakui kesalahan apalagi beritikad untuk memperbaiki diri.

Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa seandainya Siti Fatimah (puteri kesayangannya) mencuri, maka beliaulah yang akan memotong tangannya. Falsafah Sunda yang menyatakan perlunya sareundeuk, saigel, sabobot, sapihanean, saya yakin hal itu tidak dimaksudkan harus berlaku dalam semua konteks perilaku, sehingga harus mentabukan terjadinya konflik antar sesama urang Sunda. Tidak semua konflik itu harus berujung pada perpecahan. Jika kita mampu menjadikan konflik sebagai sarana untuk saling asah, maka konflik dapat menjadi sarana untuk lebih mendewasakan kita. Karena itu, kita perlu belajar kembali untuk berbeda pendapat, belajar menghargai buah pikiran dan sikap orang lain yang berbeda dengan kita, belajar berlapang dada menerima kritikan orang lain, dan belajar untuk menjadikan konflik sebagai sarana untuk saling asah.

Fanatisme Kesukuan: Peninggalan Jahiliyah

SESUNGGUHNYA Allah SWT telah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. (QS Al-Hujuraat/49:13). Bahkan, suatu ketika manakala terjadi peperangan antara kaum Aus dan Khazraj, Nabi Muhammad SAW pernah mengecam keduanya dan menegaskan agar keduanya tidak menonjolkan fanatisme kesukuan yang merupakan perilaku peninggalan zaman Jahiliyah.

Fanatisme kesukuan yang berlebihan dalam konteks bermasyarakat dan bernegara dalam Negara Kesatuan RI tentunya sangat berbahaya. Apalagi jika yang terjadi sebagaimana dikatakan Wawan Gunawan hanya membangga-banggakan kalangkang kejayaan masa lalu — bukan membanggakan apa yang dimiliki dan terjadi pada masa kini.

Sebagaimana dimaklumi bahwa negeri Ibu Pertiwi ini dihuni oleh aneka ragam suku bangsa. Tak terbayangkan, apa yang akan terjadi apabila dalam tataran bermasyarakat dan bernegara semua suku yang ada di negeri ini memiliki fanatisme kesukuan yang berlebihan. Tentunya Negara Kesatuan RI akan sangat rapuh untuk bisa dipertahankan. Isu kesukuan dalam konteks masyarakat modern sekarang ini sudah menjadi barang rongsokan dan tidak bisa diperbaiki lagi. Isu-isu kasundaan hanya laku pada sebagian urang Sunda yang tinggal di daerah Tatar Sunda sendiri. Isu-isu tersebut cenderung lebih banyak digembar-gemborkan oleh urang Sunda yang tinggal di lembur sorangan.

Hal itu sangat jarang terdengar di kalangan urang Sunda yang tinggal di luar Jawa Barat. Oleh karena itu, para ‘Pendekar Kasundaan’ yang sering menggembar-gemborkan isu kasundaan, sebaiknya berpikiran lebih luas. Bisakah mereka bersikap konsisten untuk tetap mengusung isu kasundaan apabila sedang ngumbara di lembur orang lain, di lrian Jaya misalnya? Tentunya, akan sulit untuk konsisten, karena kalaupun berupaya untuk konsisten di lembur orang lain, pastilah akan ditertawakan kalau tidak diusir penduduk setempat.

Berjiwa Ksatria dalam upaya mengejar berbagai ketertinggalan dalam banyak sisi kehidupan, urang Sunda mesti berjiwa ksatria, belajar menerima kelemahan dan kekurangan diri sendiri serta mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Dengan demikian, ia mau banyak belajar untuk meniru kesuksesan orang lain. Misalnya, mengapa para anggota legislatif di daerah Jawa Barat banyak yang bukan urang Sunda?

Mengapa Perguruan Tinggi Negeri di Bandung yang dikelola oleh mayoritas urang Sunda kualitasnya berada di bawah Perguruan Tinggi Negeri yang dikelola oleh mayoritas orang Jawa? Mengapa orang Palembang berjualan empek-empek di Bandung mampu menjajakan dagangannya pada salah satu stand bergengsi di pusat perbelanjaan besar? Sedangkan orang Sunda dari dulu sampai sekarang berjualan combro, tahu gejrot, atau bajigur tetap saja dipikul atau didorong sambil berkeliling kota? Dan seterusnya.

Implikasi dari hal itu, kata ‘putera daerah’ yang seringkali dijadikan persyaratan dalam berbagai momentum suksesi kepemimpjnan di daerah Tatar Sunda, bahkan di tingkat RT sekalipun, semestinya dihilangkan. Seharusnya, siapapun dan dari suku manapun asalnya, apabila lebih memiliki kapabilitas, jujur, diterima oleh masyarakat luas, dan mau memajukan daerah, maka tidak ada alasan yang kuat untuk tidak diterima.

Dengan kata lain, siapapun dan dari suku manapun yang akan sama-sama ngamumule Tatar Sunda mesti diberi kesempatan. Istilah orang ‘pribumi’ dan ‘pendatang’ harus disingkirkan jauh-jauh dari tatanan kemasyarakatan kita. Karena pada hakikatnya, apabila direnungkan lebih jauh, tidak ada penduduk asli di daerah Tatar Sunda ini, tidak ada penduduk asli di Bumi Pertiwi ini. Bahkan tidak ada penduduk asli di muka bumi ini.

Adam AS sebagai manusia pertama pun yang menghuni bumi ini hanyalah seorang pengembara yang terusir dari surga gara-gara memakan buah khuldi. Wallaahu a’lam bishshawwaab.***(Deden Suhendar, mahasiswa program pascasarjana Unpad. Republika, Rabu, 25 Agustus 2004.)

Sebelumnya:
Wawan Gunawan: Sunda Tak Perlu Dibela

Lanjutan:
Roza R. Mintaredja: Catan Kritis Untuk “Sunda Tak Perlu Dibela”
Kania Wahyu: Menjadikan Sunda Sebagai Pusat Kecenderungan
Agus Kresna: Syariat Sunda; Sebuah Keniscayaan Di Jawa Barat
Gunawan Undang: Ki Sunda; Di Triangulasi ‘Asah-Asih-Asuh’ Kita Bertemu
Abidin Aslich: Jawa Barat Tak Cuma Sunda

%d bloggers like this: