Menjadikan Sunda Sebagai Pusat Kecenderungan

Oleh KANIA WAHYU

SAYA sangat gembira dengan keberanian Republika mengangkat tulisan Wawan Gunawan (Sunda Tak Perlu Dibela). Mengapa? Karena biasanya tulisan yang berbau Sunda kerapkali dianggap provinsialitis oleh sebagian media lain. Dan ini yang menjadi alergi kebanyakan media untuk memuat tulisan-tulisan tersebut.

Barangkali ini berangkat dari banyaknya persepsi tentang Sunda. Akibatnya, setiap orang yang merasa urang Sunda seringkali merasa diri paling Sunda, paling tahu tentang Sunda dan parahnya, tidak sedikit urang Sunda yang merasa dirinya paling berhak menyandang sebutan urang Sunda. Akibatnya urang Sunda tak pernah bisa bersatu.

Untuk itulah dalam tulisan ini, saya mencoba untuk sedikit mengulas tentang perbedaan persepsi yang berkembang dalam wacana kasundaan dan sekaligus memberikan catatan untuk tulisan Sunda Tak Perlu Dibela -nya Wawan Gunawan.

Catatan yang saya maksudkan: Adanya perbedaan persepsi yang menjadi silangsengketa antar-urang Sunda. Dalam tulisan Wawan Gunawan, perbedaan persepsi yang mengundang silang sengketa lebih diposisikan sebagai upaya pembelaan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan kasundaan itu sendiri. Hal ini menjadi kontraproduktif bagi kepentingan Sunda itu sendiri.

Boleh jadi pemikiran tersebut benar adanya. Namun, tidak juga seluruhnya benar. Saya khawatir, Wawan Gunawan terjebak dalam paradigma perbedaan pendapat sebagai sebuah medan konflik yang tidak menyisakan ruang untuk terbangunnya persepsi baru yang lebih original yang merupakan campuran dari banyaknya persepsi tentang kasundaan. Bukankah karedok, menjadi nikmat karena terbuat dari pelbagai bahan yang berbeda?

Semestinya Wawan Gunawan lebih legawa menerima kondisi silangsengketa tersebut sebagai sebuah keniscayaan untuk menemukan titik api yang akan menjadi lentera bagi penerang kita untuk menelusuri jejak karuhun.

Seperti yang disinggung di atas, silangsengketa lebih disebabkan keterbatasan (kemalasan mencari) literatur. Di sisi lain, upaya untuk mengangkat itu semua dalam berbagai kesempatan adalah sebuah sarana untuk menemukan Sunda anu sabenerna. Dengan kata lain, proses perbedaan persepsi yang menimbulkan silangsengketa merupakan wujud kepedulian dan mulangtarima urang Sunda atas kasundaan-nya.

Bisa dibayangkan jika kemudian urang Sunda hanya sibuk dengan urusan pribadi. Sebut saja, sibuk mulangtarima ka Sunda, yang secara kontekstual tidak pernah dijelaskan secara lebih baik oleh Wawan Gunawan dalam tulisannya, dan kemudian mereka menarik diri (untuk tidak menyebut mengurung diri) dari percaturan kasundaan, barangkali Sunda hanya akan menjadi sebuah legenda. Bukankah perilaku seperti ini adalah sebuah kondisi yang apatis dan sangat berbahaya bagi kondisi Sunda ke depan?

Tentunya, semua tahu bahwa Sunda tidak hanya sebatas budaya. Lebih dari itu, Sunda merupakan sebuah nilai yang mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, membangun persepsi yang sama tentang Sunda bukanlah hal yang mudah. Berbicara tentang Sunda berarti juga berbicara tentang sebuah sistem kenegaraan yang tentunya harus selalu kontekstual dengan perkembangan zaman.

Sebagai contoh, bagaimana urang Sunda harus berbicara kepada yang lebih tua. Pada perkembangan dewasa ini, ketika nilai-nilai nasionalisme digembor-gemborkan melalui bahasa kesatuan, bahasa Indonesia, maka terjadi perubahan sikap yang mendasar dalam diri urang Sunda. Urang Sunda mulai mensejajarkan dirinya dengan orang-orang yang lebih tua, karena memang di dalam bahasa Indonesia tidak terdapat undak-usuk seperti dalam bahasa Sunda.

Hegemoni nilai-nilai nasionalisme yang demikian santer menyerang urat nadi masyarakat Sunda membuat nilai-nilai Sunda memudar. Belum lagi sistem politik yang menekan pertumbuhan nilai-nilai lain, selain nasionalisme, membuat Ki Sunda sebagai paham terpuruk. Akibatnya, urang-urang Sunda mulai melupakan kasundaan-nya. Jadi, ketika orang mulai berbicara Sunda mereka menjadi rigid. Bahkan bisa dianggap sebagai sebuah gerakan separatis yang akan membangun paham baru.

Demikian pertumbuhan Sunda di bawah nilai-nilai nasionalisme yang selama ini ditanamkan secara tidak rasional. Untuk itulah, kemudian, saat ini merupakan momentum tepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai kasundaan kepermukaan. Bukan sebagai sebuah budaya tetapi juga sebagai sebuah tata nilai atau sistem melalui berbagai forum seminar, diskusi atau temu wicara.

Pemikiran alternatif tentang sebuah sistem pemerintahan sudah saatnya digelar. Bukan sebagai sempalan negara Republik Indonesia, atau bukan dalam rangka membangun sebuah negara dalam negara. Namun memberikan pilihan alternatif atas kerancuan sistem negara Indonesia yang selama ini ada. Sebuat saja, misalkan dalam hal trias politika yang dianut negara kita.

Secara substansi, trias politika tidak memberikan perkembangan yang signifikan bagi rasa keadilan masyarakat. Bahkan, tak jarang, ketiga lembaga politik tersebut berkoalisi dalam berbagai bentuk kekeliruan yang terjadi selama ini. Akibatnya kemudian, keberadaan trias politika menjadi sesuatu yang dipertanyakan.

Demikian juga halnya dalam sistem negara. Tidak ada yang secara sah dan meyakinkan menyatakan bahwa negara ini menganut sistem demokrasi dengan hukum di atas segala-galanya. Toh pada kenyataannya, di lapangan selalu saja ada pihak yang dimarjinalkan. Posisi aparat selalu saja berada di atas rakyat, sehingga memungkinkan rakyat menjadi objek penderita dalam sebuah pembangunan.

Sistem seperti ini sudah tidak populer untuk dijadikan satu-satunya paham yang dianut negara ini. Bahkan, di negara asalnya, demokrasi sudah mulai ditinggalkan. Pasalnya, demokrasi sering dijadikan justifikasi untuk melakukan penindasan kepada kaum yang lemah.

Dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat dan nilai leluhur, sudah selayaknya kita menggali kembali nilai-nilai leluhur yang ditinggalkan. Sebagai urang Sunda, tentunya, kita harus terus menggali mencari berbagai literatur yang terpendam untuk diangkat ke permukaan sebagai sebuah wacana dan pemikiran alternatif dari sistem yang ada.

Sunda merupakan sebuah bangsa yang besar. Dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) mayoritas, tentunya memiliki potensi untuk bangkit. Bukan untuk membangun negara di dalam negara, sekali lagi ditegaskan, bukan hendak membangun sebuah negara dalam negara, tetapi lebih merupakan pemahaman rasional untuk bersikap sebagai sebuah bagian dari entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya yakin, dengan jumlah SDM yang besar dan kemampuan intelektual yang ada, kita mampu untuk membangun kembali tata nilai Sunda. Jadi, jangan kemudian kita haramkan atau menjadi rigid ketika terjadi silangsengketa ketika kita berbicara tentang Sunda. Biarkan wacana kasundaan berkembang melalui berbagai media yang tersedia. Tinggal kemudian dikukuhkan dengan berbagai pilar yang tersedia.

Cindekna, apapun yang bisa kita lakukan hari ini untuk Sunda, kenapa harus ditunda esok hari? Dengan demikian, kita tidak menemukan Sunda sebagai sebuah legenda, tetapi sebagai sebuah ruh yang hidup di dalam diri setiap urang Sunda. Hal itu bisa dimulai dari berbagai pertemuan ilmiah yang membahas dan membuka wacana kasundaan. Kendati itu hanya sebatas penemuan yang menurut Wawan Gunawan mengundang silangsengketa, toh itu cukup baik untuk memberikan gaung, bahwa Sunda masih ada. Ini adalah esensi yang kontekstual dalam wacana mulangtarima ka Sunda!*** (Kania Wahyu, alumnus Unisba; tinggal di Bandung. Republika, Rabu, 01 September 2004.)

Sebelumnya:
Wawan Gunawan: Sunda Tak Perlu Dibela
Deden Suhendar: Membela Sunda Vs Membela Kebenaran
Roza R. Mintaredja: Catan Kritis Untuk “Sunda Tak Perlu Dibela”

Lanjutan:
Agus Kresna: Syariat Sunda; Sebuah Keniscayaan Di Jawa Barat
Gunawan Undang: Ki Sunda; Di Triangulasi ‘Asah-Asih-Asuh’ Kita Bertemu
Abidin Aslich: Jawa Barat Tak Cuma Sunda

%d bloggers like this: