Sunda dan Islam Politik

Oleh ADJAN SUDJANA

Nurcholish menjelaskan bahwa saat melontarkan ungkapan itu ia sedang marah besar kepada para politikus Islam yang lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan dirinya ketimbang kepentingan-kepentingan umat. Bahkan mau merendahkan diri menjadi kacung kekuasaan, seperti yang digambarkan oleh Prof. Dr. Didi Turmudzi dengan pelesetan MUI-nya.

Terminologi Islam politik memang memiliki konotasi negatif, konotasi yang bahkan jauh keluar dari keislamannya sendiri. Mari kita ambil contoh yang selama ini sering kita jumpai tentang konotasi negatif Islam politik. Seseorang yang mengaku Muslim, dan tentunya ingin dianggap seorang Muslim yang baik di depan orang banyak, ia selalu menyempatkan bersembahyang Jumat di tempat sembahyang Jumatnya para penguasa. Padahal sehari-hari ia tak pernah sembahyang; atau jarang sembahyang; bahkan di rumahnya juga tak tersedia selembar sajadah pun. Nuansa keislaman tak terasa di rumahnya.

Ia tampak sebagai Muslim yang taat hanya karena kepentingan politiknya. Seorang Muslim yang Muslim, tentu saja akan melakukan sembahyang lima waktu bukan karena ada atasan, ada penguasa atau ada orang lain; bahkan juga bukan karena ada peraturan daerah (perda) yang mengharuskan bersembahyang. Ia akan bersembahyang karena keyakinan dan keimanannya! Dengan cara berpikir inilah penulis ingin membuat catatan atas tulisan Prof. Dr. Didi Turmudzi yang dimuat Pikiran Rakyat berjudul, “Islam dan Sunda di Jawa Barat.”

Pertama, Islam sebagai bagian dari identitas urang Sunda. Betulkah? Bagaimana dengan masyarakat Baduy yang bukan Islam dan masyarakat Madrais yang juga bukan Islam, sebagaimana juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Didi Turmudzi dalam tulisannya. Kemudian sebagian masyarakat Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka yang beragama Kristen dengan Injil Perjanjian Lamanya; dengan catatan bahwa Gereja Cideres ini dikenal sebagai pusat pengembangan Kristen Perjanjian Lama di Indonesia. Tahun 1950-an pernah diselenggarakan pertemuan internasional Kristen Perjanjian Lama di Cideres! Ketiga-tiganya tentu saja bukan kekecualian apalagi keanehan; tetapi sebuah realitas yang tidak perlu dibantah. Lalu apakah mereka menjadi bukan orang Sunda karena tak beridentitas Islam?

Memang, logikanya tak perlu dibalik, tetapi integrasi “subetnik” Priangan, Cirebon, dan Banten itu karena Islamnya ataukah karena Sundanya? Penulis yakin bukan karena Islamnya, tetapi karena ketiga-tiganya bukan subetnik tetapi memang Sunda. Mohon dicatat oleh Prof. Dr. Didi Turmudzi bahwa bahasa resmi di Keraton Cirebon bukanlah bahasa Jawa tetapi bahasa Sunda, demikian juga di Banten.

Mungkin yang bisa diketagorikan sebagai ciri etnis Jawa justru hanya dijumpai dalam kesenian rakyat di Banten, sebagaimana diindentifikasikan dalam beluk. Beluk di Banten Utara berlaras salendro, sementara beluk di Banten Selatan berlaras pelog. Tapi itu pun kini tak menunjukkan diri sebagai sebuah sub-etnik dalam arti sesungguhnya, karena kesenian beluk berlaras salendro ini tidak dimonopoli oleh orang-orang Banten yang berbahasa Jawa, tetapi justru berkembang di lingkungan masyarakat Banten berbahasa Sunda.

Keberadaan bahasa Jawa di pesisir utara Jawa Barat, berkaitan dengan rencana Sultan Agung menyerang Sunda Kalapa. Bahkan banyak sosiolog dan antropolog yang mengambil kesimpulan bahwa budaya sawah di Jawa Barat dimulai dengan datangnya pasukan Mataram di pantai utara dalam rangka mempersiapkan logistik untuk penyerangan ke Sunda Kalapa. Sekalipun sekarang ini, kampung-kampung yang dulu berbahasa Jawa, telah berubah berbahasa Sunda. Bahkan generasi mudanya sudah tak lagi mengenal bahasa Jawa.

Lalu apa identitas Islam itu sebenarnya, sehingga Prof. Dr. Didi Turmudzi secara tegas menganggap orang Sunda sebagai Islam abangan hanya karena tidak memilih pasangan Capres dan Cawapres Hamzah-Agum yang memiliki simbul representasi Islam dan Sunda? Apakah berkain sarung, berbaju koko dan berkopiah, sehingga Geertz menyebutnya kaum sarungan ataukah karena tidak memilih partai Islam, menjadi ciri bukan Islam abangan? Juga mohon dicatat oleh Prof. Dr. Didi Turmudzi identitas sarungan, berbaju koko dan berkopiah justru kita jumpai setiap hari Minggu di Gereja Cideres! Presis seperti setiap hari Jumat, juga di Cideres.

Jadi penulis yakin, keislaman seseorang bukan tampak secara fisik berkain sarung, berkopiah dan berjilbab. Terutama jilbab, karena masyarakat Kristiani pun berjilbab. Bahkan bersembayang berjamaah pun penulis sering meragukan (maaf), apakah mereka bukan sedang bersembahyang politik (karena dia hanya Islam politik)? Maaf sekali lagi maaf, untuk tulisan ini saja saya suuzan untuk memperjelas terminologi Islam politik dari sudut pandang penulis.

Sayang tampaknya Prof. Dr. Didi Turmudzi belum membaca bukunya Stephen C. Headley, Durga’s Mosque. Cosmology, Conversion and Community in Central Javanesse Islam. Dalam buku ini, Headley mengoreksi pemilahan simplistik masyarakat Jawa ke dalam apa yang disebut “abangan” dan “santri” warisannya Geertz. Menurut Heedley, masyarakat Jawa adalah Islami yang bersifat multilapis dan multiwajah. Dan kategori Geertz sebagai santri dan abangan hanya profil yang berbeda di medan budaya Jawa-Islam.

Dalam hubungan inilah penulis ingin membuat catatan khusus untuk Prof. Dr. Didi Turmudzi yang menyatakan bahwa, “Barangkali tidak berlebihan jika keislaman di kalangan Sunda pun lebih dominan abangannya ketimbang santrinya seperti istilah Geertz atau Islam sinkretiknya ketimbang Islam ortodoksnya dalam isitilah Karl D. Jackson”.

Bagi penulis, pernyataan Prof. Dr. Didi Turmudzi ini terlalu gegabah, bahkan bisa menyinggung masyarakat Sunda sendiri. Bukan karena bukunya Headley di atas, tetapi realitas masyarakat Sunda tidaklah sesimplistis seperti itu, apalagi bila hanya dihubungkan dengan kenyataan bahwa paket calon presiden dan calon wakil presiden yang menjadi simbol Islam dan Sunda, Hamzah Haz dan Agum Gumelar kalah dengan amat tragis, bahkan di basisnya sendiri, di Jawa Barat.

Prof. Dr. Didi Turmudzi mungkin lupa, atau sengaja melupakan bahwa hampir di seluruh masyarakat Sunda, sebelum anak-anak memasuki sekolah umum, dulu SR sekarang SD, orang tua mereka selalu mengirimkannya terlebih dahulu ke sekolah agama, atau memanggil guru ngaji. Ini pun dialami penulis, sebelum masuk sekolah karesten (istilah ini biasa diucapkan oleh masyarakat kampung penulis di Bogor untuk sekolah umum di zaman itu), penulis masuk sekolah agama di Kampung Taman. Kebiasaan ini ternyata juga bukan hanya berlaku di keluarga penulis, tetapi juga keluarga-keluarga Sunda lainnya. Termasuk di Bandung sekarang ini.

Kalau saja Prof. Dr. Didi Turmudzi sudah membaca bukunya Headley, mungkin tidak akan membuat pernyataan gegabah seperti itu, sebab menurut analisis Headley tentang perkembangan Islam di Jawa, justru bukanlah kemajemukan profil religius kultural masyarakat tetapi dimanfaatkannya kemajemukan tersebut secara primordial untuk kepentingan politik sektarian yang akan mengancam eksistensi bangsa. Tulisan Prof. Dr. Didi Turmudzi memang sarat dengan pikiran-pikiran primodialisme yang membahayakan. Padahal Islam dengan keyakinan akan ikhtilaf justru menjadi kekuatan Islam yang sangat mendasar.

Kedua, tentang Islam politiknya Prof. Dr. Didi Turmudzi. Bagi penulis, politik adalah pilihan, tetapi Islam politik tak akan pernah menjadi pilihan penulis! Politik bagi penulis adalah bagaimana mengatur rumah tangga masyarakat, dan bagimana setiap diri kita menjadi bagian aktif dalam setiap proses politik tersebut, tanpa harus terobsesi untuk menduduki jabatan politik. Islam politik tak ada hubungannya dengan partai-partai politik, termasuk partai politik berasaskan Islam dalam mengatur rumah tangga masyarakat, bahkan Islam politik lebih bersifat manipulasi pandangan masyarakat terhadap ambisi-ambisi pribadi yang tersembunyi di dalam diri aktor-aktor yang berpredikat Islam politik. Oleh karena itu, Islam politik bukan saja seharusnya pudar bahkan sebaiknya mati saja dari khazanah kehidupan politik bangsa ini, terutama dari kehidupan politik masyarakat Sunda. Islam politik justru akan mencoreng citra Islam. Seperti tercorengnya MUI di masa Orde Baru yang menurut Prof. Dr. Didi Turmudzi sudah dipelesetkan menjadi Majelis Istana Indonesia.

Bagi penulis, Islam tidak identik dengan partai politik. Bahkan partai politik Islam sering tak menjamin langkah-langkah islami para politikusnya. Dalam hal ini penulis angkat topi pada PAN dan PKB, sekalipun warna Islamnya lebih dominan, tetapi keduanya tak mengidentifikasikan diri sebagai partai Islam. PAN dan PKB menyatakan diri sebagai partai terbuka yang bersifat kebangsaan dengan visi dan misi yang lebih sekuler. Ya memang sebenarnya, setiap partai politik yang berurusan dengan kekuasaan tak bisa tidak untuk tidak mengharamkan sekularitasnya. Karena partai politik memang berurusan dengan masalah-masalah yang bersifat duniawiah.

Bahkan Islam sendiri, menurut Nurcholish Madjid, merupakan agama yang sekuler (lihat Mimbar Demokrasi tahun 1967), karena setiap pemeluk agama Islam dianjurkan untuk berusaha mencari rezeki sebanyak-banyak seolah-olah akan hidup selama-lamanya, dan beribadah juga sebanyak-banyaknya seolah-olah akan mati esok hari. Dan yang lebih penting lagi, dalam rezeki yang diterima oleh setiap Muslim di dalamnya ada rezeki bagi orang-orang miskin dan yatim piatu. Inilah yang disebut sosialisme Islam yang diperjuangkan partai Baatz di negara-negara Islam.

Ketiga, muamalah atau siasah Islam versus politik kaum modernis. Terus terang penulis merasa kehilangan substansinya apa yang dimaksud dengan politik Islam dan modernis oleh prof. Dr. Didi Turmudzi. Apakah politik Islam itu seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Kabupaten Garut dan Cianjur yang telah berhasil membuat perda tentang syariat Islam? Ataukah politik Islam itu berusaha untuk membentuk negara Islam? Ataukah apa lagi? Penulis sendiri memahami muamalah atau siasah ini selalu berkaitan dengan ruang dan waktu, oleh karena itu produk politik keislamannya akan berkaitan dengan kemampuan kita untuk membaca ruang dan waktu tersebut dari kacamata Islam.

Seperti tentang banjir yang sekarang sering melanda hampir di seluruh belahan bumi, terutama tentunya di tatar Sunda ini. Sebagai Muslim yang baik, penulis bisa memastikan bahwa banjir sebenarnya tidak perlu terjadi bila setiap Muslim memahami secara substansial Surah Al-Mu’minun, terutama ayat 18 sampai 22 dan mengatualkannya dalam keputusan-keputusan politik setiap pemerintahan baik di daerah maupun di pusat. Bagi penulis, inilah yang disebut politik Islam. Sementara perbedaan-perbedaan adalah kenyataan yang tak pernah terelakan, dan justru kekuatan Islam berada dalam perbedaan-perbedaan itu (masyarakat madani).

Penulis yakin justru ini pula makna modernitas Islam itu sendiri. Bila etik dan moral tak lagi menjadi tuntunan para politikus, terutama politikus Islam dengan etik dan moral Islam tentu, apa jadinya rumah tangga negara ini? Sebagai pelaku politik, penulis sering mengurut dada justru melihat perilaku politik saudara-saudaraku yang berembel-embel tokoh pesantren; ternyata tak lebih bermoral dari saudara-saudaraku yang oleh Prof. Dr. Didi Turmudzi disebut sebagai abangan karena tak memilih partai Islam, sehingga partai-partai Islam tak meraih suara terbanyak.

Kaum modernis bukanlah hanya mereka yang secara kebetulan memeroleh pendidikan Barat dengan gelar kesarjanaan berderet panjang; tak sedikit tokoh-tokoh modernis yang justru lahir dari pesantren-pesantren. Nurcholish Madjid mungkin salah satunya saja dari sekian banyak kaum modernis yang justru lahir dari pesantren. Lalu apakah Prof. Dr. Didi Turmudzi akan mengabaikan Gur Dur, Mustofa Bisri, Natsir, Moh. Rum dan H.O.S. Tjokroaminoto dan lain-lain yang mungkin akan memiliki daftar yang panjang sebagai kaum modernis!

Keempat, masalah DI/TII. Catatan yang keempat ini merupakan catatan terakhir yang ingin disampaikan untuk tulisan Prof. Dr. Didi Turmudzi; karena DI/TII disatunapaskan dengan K.H. Zaenal Mustafa dan pejuang-pejuang lain dalam mempertahankan NKRI. Dari kacamata politik,

berdirinya DI/TII bukan berada pada garis NKRI, sebab apabila berada dalam garis NKRI ketika semua negara bagian bergabung kembali kepada negara Republik Indonesia, DI/TII seharusnya membubarkan diri dan tidak terus melakukan perlawanan. Apalagi, ketika tentara Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat, karena merasa tak ada gunanya berada di Yogya setelah menumpas pemberontakan PKI, seharusnya menyambutnya dan bergabung untuk meneruskan perjuangan bersama bukan melawannya.

Dari kacamata Islam, betulkah mereka ini berjuang untuk menegakkan Islam, sementara tindakan-tindakannya justru memerangi orang-orang Islam? Islamikah ketika orang-orang Islam dibantai DI dalam peristiwa Bugel, Sumedang, di Rajagaluh, Majalengka dan lain sebagainya? Ada orang yang menjelaskan kepada penulis, bahwa perisitiwa-peristiwa tersebut bukan dilakukan oleh DI/TII tetapi oleh PKI. Betulkah? Atau memang tak ada beda antara DI/TII dan PKI?

Khusus mengenai hal ini penulis punya dua catatan yang sebaiknya dikaji lebih lanjut oleh Prof. Dr. Didi Turmudzi yaitu catatan sejarah dan ijtihad Islamiah. Menurut catatan sejarah, Sekarmadji Maridjan Kortosuwiryo memproklamasikan DI/TII di Jawa Barat, setelah ia terlempar dari SI Merah digantikan oleh Semaun dalam kongres tahun 1948. SI Merah adalah pecahan SI yang dikenal sebagai SI berhalauan komunis. S.M. Kartosuwiryo dan Semaun merupakan dua tokoh komunis yang cemerlang, tetapi mereka bersaing keras, karena perbedaan visi yang mendasar.

Berbekal eks sekretaris jenderal SI inilah S.M. Kartosuwiryo membujuk pada ulama Jawa Barat untuk memproklamasikan DI/TII. Sementara dari ijtihad Islamiah, penulis ingin menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, Muslim seperti apa namanya yang percaya bahwa wahyu bisa turun selain kepada nabi dan rasul? Sementara pengikut DI/TII yakin bahwa S.M. Kartosuwiryo memperoleh wahyu Tjakraningrat untuk mendirikan DI/TII/NII. Kalau ada alibi bahwa wahyu Tjakraningrat bukan wahyu Ilahi, lalu Muslim apa pula namanya yang percaya kepada Tuhan selain Allah?*** (Penulis anggota DPRD Jawa Barat, tinggal di Jalan Merkuri Raya Bandung. Pikiran Rakyat, Rabu, 27 April 2005.)

Sebelumnya:
M. DIDI TURMUDZI: Islam dan Sunda di Jawa Barat

Lanjutan:
HERMAN IBRAHIM: Matinya Islam Politik “Adjan Sudjana”
M. DIDI TURMUDZI: Dinamika Islam Sunda & Modernisme Islam

%d bloggers like this: