Syariat Sunda; Sebuah Keniscayaan di Jawa Barat

Oleh AGUS KRESNA

AGAK terkejut membaca opini Wawan Gunawan yang berjudul Sunda Tak Perlu Dibela, seperti dibenturkan ke sebuah batu karang yang sangat besar. Kehancuran Sunda sebagai sebuah entitas bangsa menjadi sebuah keniscayaan manakala urang Sunda tidak lagi peduli dengan kasundaannya. Inilah yang terjadi saat ini. Berbagai peninggalan yang menyatakan eksistensi Sunda sebagai sebuah budaya, tata nilai dan sistem yang mengatur pola kehidupan umat manusia, kurang mendapat perhatian yang mencukupi.

Dengan kata lain, manakala Sunda muncul ke permukaan sebagai sebuah tata nilai atau sistem yang mengatur kehidupan, maka boleh jadi Sunda dengan ajarannya menjadi sebuah pilihan alternatif untuk dijadikan sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, diharapkan ke depan kita dapat menemukan identitas diri sebagai sebuah negara yang berdiri dengan keyakinan budaya dan tata nilai, yang menurut sejarah terbukti mampu membesarkan Kerajaan Padjadjaran. Tentunya, pemikiran ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Karena, dalam tata nilai kasundaan melingkupi berbagai aspek kehidupan. Bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita bersikap sebagai bagian dari sebuah negara dan bagaimana kita berlaku pada alam sekitar.

Nilai-nilai ini yang tidak terdapat dalam sistem ketatanegaraan manapun di dunia. Sistem demokrasi misalkan, tidak pernah memberikan sebuah konsep bagaimana kita sebagai manusia memperlakukan alam sekitar. Bahkan dalam nilai-nilai demokratis dengan kapitalisme sebagai konsep ekonominya, alam dan seluruh isinya selalu berada pada posisi sebagai objek. Mereka tidak pernah diposisikan sebagai sebuah bagian dari ekosistem umat manusia. Akibatnya terjadi kerusakan dalam bioritme kehidupan umat manusia.

Dalam tata nilai kasundaan, alam dan sekitarnya dihargai sebagai sebuah mata rantai dari kehidupan. Karena itu, keberadaan mereka sangat dijaga kelestariannya. Salah satu contohnya adalah, dalam adat sunda dibudayakan ‘pamali’. Budaya pamali ini di beberapa daerah yang memegang kuat adat Sunda mampu menjaga kelestarian hutan. Dengan memposisikan hutan sebagai tempat peristirahatan para kahurun, siapapun tidak pernah berani menyentuh apalagi membabat hutan tersebut.

Begitu juga halnya dalam pergaulan sosial. Masyarakat Sunda memiliki semangat egaliter, semangat kesetaraan. Dalam masyarakat Sunda, semangat egaliter dikembangkan dengan tetap memberikan ruang bagi proses saling menghargai. Bagaimana yang muda harus menghormati yang lebih tua dan yang tua menghargai yang muda. Semua itu dibangun melalui pendidikan tata bahasa maupun budi pekerti yang ditanamkan sejak kecil. Inilah yang tidak terdapat dalam sistem demokrasi.

Dalam sistem demokrasi, semangat kesetaraan dikembangkan untuk menumbuhkembangkan kesamaan hak dan kewajiban yang pada kenyataannya memberikan ruang untuk tidak saling menghargai, bahkan penindasan dengan mengatasnamakan kebebasan. Karenanya, dalam struktur sosial kita berkembang budaya kekerasan yang saling berhadapan. Dan benturan sosial merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam perkembangan politik dewasa ini, semangat otonomi daerah memberikan keleluasaan sebuah daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai tradisi yang berlaku atau pernah hidup di dalamnya. Dengan muara akhirnya adalah memunculkan nilai-nilai kedaerahan yang secara signifikan mampu menopang nilai-nilai nasionalisme dalam percaturan dunia internasional.

Dalam konteks di atas, tampaknya Aceh telah menyadari lebih dulu haknya dalam semangat otonomi daerah. Aceh sebagai sebuah daerah yang memegang kuat syariat Islam diberikan otonomi khusus untuk memberlakukan syariat Islam dalam pergaulan sosial. Dalam kondisi ini, masyarakat Aceh memiliki potensi yang lebih besar untuk berkembang dan lebih maju dari daerah-daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, dengan diberlakukannya syariat Islam di Aceh memungkinkan seluruh komponen bersatu. Kedua, masyarakat Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga teritorialnya dari intervensi, baik langsung maupun tidak yang dilakukan pemerintah pusat. Ketiga, masyarakat Aceh memiliki keleluasaan untuk mendesain daerahnya sesuai dengan apa yang mereka percayai, yaitu syariat Islam.

Ketiga komponen ini merupakan syarat keberhasilan daerah dalam menjabarkan otonomi daerah ke dalam konteks yang lebih riil. Dengan kata lain, ketika format pembangunan daerah masih mengacu pada kebijakan pusat, maka selama itu pula daerah tidak memiliki keleluasaan dalam membangun diri sendiri. Dan ini merupakan bentuk lain dari konsep sentralisasi. Untuk itu, sebagai sebuah daerah yang dibesarkan oleh urang Sunda dan nilai-nilai kasundaan, sudah saatnya Jawa Barat bangkit dengan nilai-nilai kasundaan dan sebagai dasarnya syariat Sunda dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat Sunda memiliki potensi untuk kembali bersatu dan memajukan Jawa Barat sebagai lemah caina.

Ketidakmampuan masyarakat Sunda untuk bangkit dan mengejawantahkan eksistensinya selama ini, lebih disebabkan hegemoni struktural dan kultural yang dikembangkan penguasa selama beberapa dekade. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah sterilisasi dalam berbagai tata nilai yang berkembang akibat hegemoni tersebut. Dan syariat Sunda akan mampu mensterilkan urang Sunda yang sudah teracuni. Ini yang pertama. Kedua, pertimbangan syariat Sunda harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah urgensi adanya kebanggaan menjadi urang Sunda dalam diri urang Sunda. Ini sangat penting untuk menumbuhkembangkan kecintaan terhadap jati dirinya, sehingga urang sunda tidak terjebak ke dalam adagium, cul dog-dog tinggal igel.

Pertimbangan ketiga adalah, perlunya sebuah faktor integratif yang menyatukan kalangan urang Sunda. Karenanya, urang Sunda tidak ada lagi silangsengketa seperti yang selama in terjadi. Urang Sunda akan paheuyeuk-heuyeuk leugeun, pa antay-antay tangan manakala pemersatunya adalah syariat Sunda. Tentu saja, pada gilirannya urang sunda akan mampu mengekspresikan dirinya sebagai bagian dari entitas NKRI secara lebih rasional dan porposional.

Ketika ketiga komponen ini ada dalam diri masyarakat Sunda, maka urang Sunda akan memiliki kemampuan untuk menentukan dirinya di masa yang akan datang. Tentunya masyarakat Sunda tidak akan terpuruk seperti sekarang ini. Untuk mengarah ke sana, harus dimulai dari pembenahan berbagai struktur kepemimpinan yang ada. Baik di institusi pemerintah, LSM, ormas dan berbagai komponen penting di masyarakat harus urang Sunda, terlebih lagi di parlemen. Dengan begitu, akses kepentingan urang Sunda dapat terakomodir dengan baik.

Barangkali inilah yang dimaksud Wawan Gunawan mulang tarima ka Sunda! Teu kudu loba catur, hayu urang babarengan ngayap sunda, ngarah bisa nyanding jeung bangsa lian. Lamun teu ku urang ku saha deui? Dan potensi untuk menjadikan syariat Sunda sebagai sistem yang berlaku di Jawa Barat sangat kemungkinkan. Aceh saja diperkenankan untuk menjalankan syariat Islam, mengapa kita tidak!.*** (Agus Kresna, alumnus Eksplorasi Dinamika & Analisa Sosial (EDAS) Bandung, tinggal di Rancaekek, Kabupaten Bandung. Republika, Rabu, 08 September 2004.)

Sebelumnya:
Wawan Gunawan: Sunda Tak Perlu Dibela
Deden Suhendar: Membela Sunda Vs Membela Kebenaran
Roza R. Mintaredja: Catan Kritis Untuk “Sunda Tak Perlu Dibela”
Kania Wahyu: Menjadikan Sunda Sebagai Pusat Kecenderungan

Lanjutan:
Gunawan Undang: Ki Sunda; Di Triangulasi ‘Asah-Asih-Asuh’ Kita Bertemu
Abidin Aslich: Jawa Barat Tak Cuma Sunda

%d bloggers like this: